RESPON INTERNASIONAL TERHADAP KEMERDEKAAN INDONESIA

Fadhil Muharam Dwitama

XII IPS II

KEL. 2

Untuk menjadi sebuah negara, negara tersebut bukan hanya harus memproklamasikan kemerdekaannya saja tetapi juga harus mendapat pengakuan dari Internasional yaitu pengakuan secara De Facto maupun pengakuan secara De Jure. Nah yang terpenting adalah negara tersebut harus memiliki wilayah, kewarganegaraan, dan juga mempunyai sistem pemerintahan yang berdaulat. Berikut beberapa respon Internasional terhadap kemerdekaan Indonesia :

 

RESPON MESIR

Dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan indonesia tidak hanya datang dari pemerintah mesir. Al - Ikhwan Al - Muslimun (IM), organisasi islam yang dipimpin Syaikh Hasan Al - Banna, terus - menerus memperlihatkan dukungannya. IM memberikan kebebasan terhadap mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran - koran lokal milik organisasi tersebut. Para pemuda dan pelajar Mesir juga menunjukkan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia dengan caranya sendiri. Mereka berkali - kali mendemo kedutaan Belanda di Kairo.

Pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia tersebut menjadi pembuka jalan bagi upaya Indonesia mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomasi. Mesir kemudian membantu Indonesia dengan meyakinkan Suriah, Irak, Qatar dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Mesir bersama dengan Liga Arab berkali - kali mengecam dan mendesak Belanda untuk menghentikan agresi militernya di Indonesia.

 

RESPON BELANDA

Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, dan berupaya kembali ke Indonesia dengan membonceng kedatangan pasukan Sekutu yang bertujuan melucuti pasukan Jepang dan mengembalikan pasukan Jepang ke negaranya. Belanda lalu mendirikan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda untuk membentuk kembali pemerintahan Hindia Belanda dan menjadikan kembali Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda.

Belanda juga menguasai kota penting di Indonesia serta membentuk negara federal untuk memecah Indonesia dengan mendirikan negara boneka, seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Puncak upaya Belanda ini adalah diluncurkannya dua serangan besar yaitu Agresi Militer I (Operatie Product) dan Agresi Militer II (Operatie Kraai). Sebagai akibat agresi ini, banyak wilayah Indonesia yang dikuasai militer Belanda, termasuk ibu kota Jakarta. Ini membuat Presiden Sukarno harus mengungsi ke Yogyakarta.

 

RESPON AUSTRALIA

Australia memberikan dukungan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini karena hubungan yang sudah terjalin semenjak Indonesia di jajah oleh Jepang. Alasan Australia mendukung Indonesia yaitu karena letak geografis dimana letak antara Indonesia dengan Australia sangat dekat selain alasan letak geografis yang dekat adalah sama-sama ingin menyingkirkan Jepang. Sehingga Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Australia.

Bukti bahwa Australia mendukung kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa ‘Black Armada’ berawal dari sejumlah buruh pelabuhan asal Indonesia yang bermukim di Wooloomooloo, Sydney dimana parah buruh tersebut memboikot tugas bongkar muat pada ratusan kapal milik Belanda. Aksi tersebut membuat para elit di Australia yang kebetulan di pimpin oleh partai buruh terpengaruh atas perjuangan Indonesia untuk mempertahankan Kemerdekaan.

Hasil dukungan tersebut berbuah manis. Pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia. Pihak Australia juga dorong Dewan Keamanan PBB mengakui kemerdekaan Indonesia.

 

RESPON PALESTINA

Palestina diketahui menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bahkan sebelum resmi merdeka. Sebagaimana diketahui, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan secara de facto pada 17 Agustus 1945. Guna menjadi negara yang berdiri utuh (de jure) tentunya membutuhkan pengakuan dari negara lain. Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum negara Arab yang lain.

Syekh Muhammad Amin Al-Husaini kemudian mendesak Negara-negara Timur Tengah lainnya untuk mengikuti jejaknya. Seruan yang disampaikan Muhammad Amin Al-Husaini ini kemudian disambut baik oleh Mesir. Setelah Palestina, Mesir jadi negara selanjutnya yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

 

RESPON INDIA

Hubungan diplomatis antara India dengan Indonesia berawal pada krisis kelaparan yang terjadi di India pada saat itu. Pada tanggal 20 Agustus 1946, Indonesia mengirimkan bantuan kepada India, yaitu berupa pengiriman beras sebanyak 500.000 ton akibat penjajahan yang dilakukan oleh Inggris. Bantuan tersebut kemudian dibalas oleh India dengan cara dukungan penuh dan aktif terhadap isu-isu yang terjadi di Indonesia disaat India berada di forum PBB.

Bangsa India dan bangsa Indonesia sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. India dijajah oleh Inggris dan Indonesia dijajah oleh Belanda Inggris dan Jepang. Sebagai bangsa yang sama-sama menentang penjajahan, terjalin rasa yang sama, senasib, dan sependeritaan. Itulah alasan India mendukung kemerdekaan Indonesia

Ketika Jenderal Spoor melakukan Agresi Belanda ke-II tanggal 19 Desember 1948, India merupakan salah satu negara yang mengkutuk tindakan Belanda tersebut. Reaksi keras itu diwujudkan dalam penyelenggaraan Konferensi Asia di New Delhi atas prakarsa Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Birma U Aung San. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara asia, seperti: Pakistan, Afganistan, Sri Lanka,Nepal, Libanon, Siria, dan Irak. Delegasi Afrika berasal dari Mesir dan Ethiopia. Konferensi ini juga dihadiri utusan dari Australia, sedang Indonesia dalam ini diwakili oleh Dr. Sudarsono.

 

PERANAN PBB

PBB menjadi pihak yang netral dan menjadi pihak yang menengahi penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. PBB tercatat membentuk beberapa badan perdamaian untuk Indonesia. PBB mengusulkan untuk membuat KTI (Komisi Tiga Negara). Jadi setiap negara mengusulkan satu negara yang menjadi perwakilan dan ada satu negara yang menjadi pihak netral. KTN ini berhasil mengantar pihak Indonesia ke meja perundingan Renville.

PBB juga berperan dalam pembentukan UNCI (United Nations Commisions for Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 28 Januari 1949. UNCI ini dianggap sebagai ganti dari KTN dan bertugas untuk membantu melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia dan berhak mengajukan usul-usul guna membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda.